Semua Perpustakaan
  • Semua Perpustakaan
  • Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten
  • Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Serang
  • Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Pandeglang
  • Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tangerang
  • Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Serang
  • DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KOTA CILEGON
  • Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak
  • Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan
  • Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tangerang
Semua Kolom
  • Semua Kolom
  • Judul
  • Author
  • Penerbit
  • Lokasi Penerbitan
  • Subject
  • Call Number
  • ISBN/ISSN

Hukum Pemerintahan Daerah

Jenis: Monograf

Author: Tim Penulis

ISBN: 978-623-8385-49-2

Edisi: Cet.1

Publisher: Sada Kurnia Pustaka,

Fisik: 227 halaman ; 23 cm

Subjek: Hukum-Pemerintahan Daerah

Bahasa: Indonesia

Penerbitan: Sada Kurnia Pustaka, Kabupaten Serang : 2024

CallNumber: 348.598 TIM h CB.D.32.03.2024-6717

Uraian Singkat: Buku ini mengupas secara mendalam aspek-aspek kritis dalam hukum pemerintahan daerah, memberikan wawasan yang mendalam kepada pembaca tentang kerangka hukum yang mengatur administrasi dan kebijakan pemerintahan di tingkat daerah. Dengan membahas konsep, regulasi, dan isu-isu kontemporer, buku ini menjadi panduan yang penting untuk memahami dinamika pemerintahan daerah. Buku ini disusun dalam beberapa bab yang terdiri dari: Konsep Desentralisasi dan Otonomi Daerah Di Indonesia, Konsep Pemerintahan Daerah dan Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Konsep Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat-Pemerintahan Daerah, Konsep Hubungan Pengawasan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kepala Daerah dan Perangkat Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Hubungan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Birokrasi Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik, Produk Hukum Daerah, Pembangunan Daerah, Desain Besar Penataan Daerah, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Kebijakan Desentralisasi Asimetris, Praktik Penyelenggaraan Desentralisasi Asimetris.